Intelijen

KEGIATAN PENERANGAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TA.2020

  1. Bahwa mulai pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sampai hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 telah dilaksanakan kegiatan Penerangan Hukum di beberapa Desa yang ada di Kab.Wajo. Pada pelaksanaan kegiatan Penerangan Hukum ini dirangkaikan dengan penyuluh Badan Pertanahan Nasional Kab.Wajo mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020”, adapun narasumber yang hadir pada kegiatan tersebut yaitu berasal dari Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus, dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Wajo serta Tim BPN Kab.Wajo. Adapun dalam pelaksanakan kegiatan ini dibahas terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasa disebut PTSL adalah sebuah program yang berhasil dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Wajo. PSTL Memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum mendaftaran tanah miliknya yang berada di seluruh wilayah dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Adapun latar belakang diadakannya program ini adalah karena pemerintah masih menemukan banyak sekali tanah yang belum bersertifikat atau tidak memiliki sertifikat. Kemudian dilanjutkan oleh Tim Penerangan dari Kejaksaan Negeri Wajo.
  2. 1. Penerangan ini akan dijadwalkan terlebih dahulu dan dilaksanakan oleh petugas BPN yang berada di wilayah desa atau kelurahan. Kemudian dilanjutkan oleh Tim Penerangan dari Kejaksaan Negeri Wajo yang menjelaskan antara lain hak atas tanah beserta perlindungan hukum atas kepemilikan tanah dan tindak pidana maupun perdata yang terkait dengan kepemilikan tanah.
  3. 2. Pendataan : setelah dilaksanakan penyuluhan, petugas akan melakukan pendataan kepada masyarakat dengan menanyakan status kepemilikan tanah, cara perolehan tanah tersebut apakah dari warisan, hibah ataupun jual eli dan juga bukti setor BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPh (Pajak Penghasilan) kecuali untuk masyarakat yang tidak mampu dibebaskan untuk biaya ini yang sudah dibayarkan.
  4. 3. Pengukuran : setelah melewati proses administrasi dan dikatakan lolos, selanjutnya petugas akan melakukan pengukuran. Pengukuran tersebut meliputi panjang dan lebarnya tana yang dimiliki, bebas tanah yang menjadi pembatas yang telah mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan, bentuk bidang dan juga luas bidang tanahnya.
  5. 4. Sidang Panitian A : sidang ini beranggotaan 3 orang BPN dan satu orang perwakilan dari desa atau kelurahan. Tujuan dari pengadaan sidang ini adalah untuk meneliti data yuridis, pemeriksaan lapangan, mencatat sanggahan, menarik kesimpulan serta mendapatkan keterangan tambahan.
  6. Kegiatan diakhiri oleh sesi tanya jawab dari para masyarakat desa yang hadir pada kegiatan terkait tema tersebut. Kegiatan berjalan lancar dan terkendali.

        

Author

kejariwajo

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *